Dasar Hukum Prakerin

Dasar Hukum Prakerin. Dasar Hukum 1 Undangundang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan no 323/U/1997 tentang Penyelenggaraan Prakerin di SMK 3.

Landasan hukum pelaksanaan Prakerin / PSG adalah 1 UU No20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 PP No29/1990 tentang Pendidikan Menengah 3 Kep Menaker No285/MEN/1991 tentang Pelaksanaan Permagangan Nasional 4 PP No39/1992 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional 5 Surat Keputusan Mendikbud.

PANDUAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

Simpra | BN666 PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SMK Dasar Hukum | Manfaat | Fungsi | Keawajiban Siswa Tentang Prakerin PRAKERIN (Praktek Kerja Industri) adalah kegiatan pendidikan pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di Dunia Usaha Atau Dunia Industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa/siswi Sekolah.

Tujuan Prakerin, Pengertian, Manfaat, dan Landasan

Latar belakang laporan prakerin merupakan tolak ukur dasar pemahaman dan gambaran mengenai apa yang dibahas untuk diberikan kepada pembacanya Maka dari itu latar belakang prakerin ini sangat penting dalam sebuah laporan tidak hanya dalam laporan prakerin saja melainkan juga jenis laporan laporan lainnya Selain itu latar belakang yang baik dan benar.

Landasan Hukum Prakerin/PSG SMK Darut Taqwa Purwosari

PDF fileDasar Hukum a UndangUndang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b Peraturan Pemerintah nomor 19 tehun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan c Permendiknas nomor 13 16 tahun 2007 tentang Standar Kopetensi Kepala SekolahTenaga Pedidik dan tenaga Kependidikan d Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang Standar.