Uu No 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs. Pada tahun 1969 dengan Keppres No 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969 Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD AL dan AU diganti menjadi Kepala Staf.
Pengaturan tentang pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No14 Tahun 1993 Keputusan Presiden No22 Tahun 1993 Peraturan Menteri Tenaga Kerja NoPer12/Men/VI/2007 UU RI NO 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja Diarsipkan 20150708 di Wayback Machine.
Bunyi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 Serambi Indonesia
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia UU Nomor 13 Tahun 2003 UU Nomor 40 Tahun 2004 UU.
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Indonesia Lebih Sehat
Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Pemerintah menetapkan upah minimum ini berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (lihat Pasal 88 ayat [4] UUK) Dalam Pasal 89 ayat (1).
Kepolisian Negara Republik Indonesia Wikipedia bahasa
PDF fileUU No 40 tahun 2004 tentang SJSN UU No36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No24 Tahun 2011 tentang BPJS PP No101 Tahun 2012 tentang PBI Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Roadmap JKN Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Permenkes Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan.
Pelayanan Kesehatan Kerja Tatap Muka 3 Pelayanan Kesehatan
PP No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
BPJS Ketenagakerjaan Wikipedia bahasa Indonesia
Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam Program BPJS
Panduan HRD: UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja Klaster
BPJS Ketenagakerjaan Karyawan Peraturan Pemerintah Terkait
Dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan karyawan adalah UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial UU tersebut memiliki beberapa aturan turunan di antaranya berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program.